ja_mageia

Selamat datang di website IKA UII - sarana berbagi informasi kegiatan alumni Universitas Islam Indonesia
Temu Ahli Hukum UII Jakarta Menyongsong Rakernas IKA dan Milad UII PDF Print E-mail
Friday, 27 May 2011 00:00

Menyongsong kegiatan Rakernas IKA UII dan Milad UII ke-68, para ahli hukum UII yang berdomisili di Jakarta berkumpul dan berdiskusi tentang masalah-masalah nasional yang berkembang akhir-akir ini. Pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Harum Manis pada Kamis Malam (26/5) tersebut dihadiri Rektor UII Prof Edy Suandi Hamid, Pengurus Yayasan Badan Wakaf (PYBW) Dr Luthfi Hasan, serta  sekitar 25 alumni FH UII, seperti Prof Mahfud MD, Dr Busyro Muqoddas, Dr Darmono, Dr Artidjo Alkostar, Dr Salman Luthan, Dr Suparman Marzuki, Abdul Haris Semendawai, Erwin Muslimin,  dan lain-lain.

Mengawali pembicaraannya, Prof Mahfud mengatakan kalau tidak ada langkah-langkah yang jelas, Indonesia saat ini berada dalam bahaya. Pejabat sulit mengambil keputusan untuk menegakkan hukum secara tegas karena sudah tersandera oleh  perbuatan atau kasus yang pernah dilakukan. Tindakan penyanderaan pun saat ini sangat canggih, misalnya dilakukan dengan menghindari adanya barang bukti, saksi, ataupun Teknologi Close Circuit Television (CCTV) yang bisa menjadi alat bukti. Akibatnya, hanya mereka yang terlibat saja yang tahu.

 

 

Hal senada disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr Busyro Muqoddas, “Suap menyandera pejabat, jika tetap seperti ini maka akan melahirkan eksekutif, yudikatif, legislatif yang terjerat masalah, dan kita tidak bisa keluar dari masalah”. Salah satu cara untuk mengatasi ini Busyro mengusulkan agar para Menteri tidak lagi diisi wakil Parpol. Sebab hal ini bisa menjadikan menteri sebagai pundi-pundi Parpol. Lebih baik dari kalangan professional yang sebelumnya dilihat rekam jejak dan kredibilitasnya.

Memang, kata Hakim Agung Dr Artidjo, korupsi di tanah air sudah masuk extra ordinary corruption. Ini harus diberantas. “Karena tidak ada Negara yang bisa bertahan dengan korupsi yang menggurita, pasti akan jatuh,” katanya.

Menanggapi persoalan sandera menyandera itu,  Rektor UII Prof Edy Suandi Hamid menyatakan, UII sebagai lembaga pendidikan harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah bangsa itu. Oleh karenanya, UII dengan didukung alumni perlu menyusun grand design untuk bisa melepaskan diri dari sandera tersebut. “Jika tidak, maka kita tetap hanya berputar pada masalah yang sama. Mungkin misalnya untuk keluar dari sandera itu kita perlu ada kesepakatan untuk mulai dari titik nol atau melakukan pemutihan dengan berbagai pengaturannya,” ujar Rektor.

Sementara itu, Dr Darmono, wakil jaksa Agung, mengatakan bahwa UII memang sudah cukup berperan dan berbuat banyak dalam perbaikan hukum di negeri ini. Namun hal ini harus terus dilakukan dan semakin ditingkatkan perannya.  Sedangkan Dr Suparman Marzuki, yang kini menjabat di  Komisi Yudisial, meminta rekan-rekannya agar berbicara secara tegas, tidak berputar-putar dengan kosa kata yang membingungkan dalam upaya penegakan hukum ini. Harus berani mengatakan apa adanya. “Seperti kita ke dokter, kalau tidak terus terang, susah mengobatinya. Bahkan bisa mati,” ujar Suparman bertamsil.

Di akhir acara Dr Luthfi Hasan menyampaikan tentang upaya untuk kemajuan UII dan menyelesaikan pembangunan perpustakaan yang direncanakan dapat diresmikan pada September yang akan datang. (Sumber : Humas UII)

Share this post

 
Banner
Banner
Banner

Success Story

Follow IKA on Facebook




Banner
Bagaimana menurut anda situs IKA yang baru ?